Penegasan Tentang Pembayaran Gaji Ke-13 Tahun 2014 di KPPN Piloting SPAN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya PP No. 53 Tahun 2014 dan PMK No.144/PMK.05/2014 tentang Juknis Pembayaran gaji bulan Ketiga belas tahun 2014. Sesuai S-790/PB.8/2014 berikut beberapa hal yang harus diperhatikan oleh satker mitra KPPN yang sedang melaksanakan pilotting SPAN :

  1. Satker membuat SPM gaji 13 dengan menggunakan kode jenis SPM Gaji Lainnya (04)
  2. Uraian SPM Gaji 13 adalah ” Pembayaran Gaji bulan ketiga belas Tahun Anggaran 2014 untuk Satker ………(kode satker) untuk ……..pegawai/…….jiwa”

Continue reading

Download Update Aplikasi Revisi GPP/BPP Satker Tgl 15 Juli 2014 (Gaji 13)

Update Aplikasi GPP/BPP 2014 Tanggal 15 Juli 2014 adalah update Aplikasi GPP/BPP untuk update untuk perhitungan gaji 13 dengan dasar gaji Juni 2014 sesuai PP No. 53 Tahun 2014 dan PMK No.144/PMK.05/2014 dengan menggunakan referensi gaji pokok 2014. Seperti yang diketahui bahwa gaji Juni 2014 masih menggunakan gaji pokok 2013. Jika satker masih menggunakan aplikasi lama tentu saja gaji 13 nya menggunakan gaji pokok 2013 sehingga harus membuat kekurangan gaji 13.

Untuk menghindari pekerjaan dua kali maka update aplikasi kali ini adalah untuk menghitung gaji 13 tahun 2014 dengan menggunakan gaji pokok 2014. Selain itu untuk Aplikasi BPP ditambahkan perekaman tunjangan tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan atau wilayah perbatasan dimana sesuai dengan SE No 26/PB/2013. Update kali ini meliputi Aplikasi GPP dan Aplikasi BPP 2014.

PERHATIAN

Sebelum user mengupdate aplikasi versi 15 Juli ini maka user diwajibkan update aplikasi tanggal 9 juni terlebih dahulu. Karena update 9 Juni menambahkan SK kenaikan gaji pokok baru ke semua pegawai, sedangkan update 15 Juli ini tidak menambahkan SK baru.
Continue reading

Download PP No 53 Tahun 2014 Tentang Pembayaran Gaji Ke-13 Tahun 2014

Kabar tentang pembayaran gaji ketigabelas tahun 2014 yang akan dibayarkan sebelum lebaran nampaknya sudah ada titik terang. Presiden telah menandatangani PP No. 53 Tahun 2014 tentang pembayaran gaji ke-13 tahun 2014 pada tanggal 3 Juli 2014 yang lalu. Untuk Pencairannya kita masih menunggu PMK dan Perdirjen Perbendaharaan tentang pembayaran gaji ke-13.
Continue reading

Download Update Aplikasi SAKPA Versi 14.1.3 dan Referensi SAKPA Versi 14.0.2

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014 dan S-4166/PB.6/2014 tentang perubahan akun TUP dan Vakasi, Tim Aplikasi SAKPA mengeluarkan Update Aplikasi SAKPA Versi 14.1.3 dan Update Referensi SAKPA Versi 14.0.2 Perubahan Pada Update Aplikasi Versi 14.1.3 sebagai berikut :

  1. Perbaikan tabel transaski SPM-BMN
  2. Perbaikan Form R/U/H Pendapatan
  3. Perbaikan Menu Kirim ADK ke KPPN untuk kebutuhan Aplikasi SRI (Sistem Rekonsiliasi Instansi)
  4. Perbaikan Menu Laporan Realisasi Pendapatan
  5. Perbaikan Menu Konversi Satker Berubah Kode

Perubahan Referensi terkait akun baru sesuai S-4166/PB.6/2014

Continue reading

Download S-4166/PB.6/2014 Tentang Perubahan Akun terkait Transaksi TUP dan Belanja Vakasi

Sehubungan deng diterbitkannya Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-224/PB/2013 tentang kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar, maka terdapat perubahan akun TUP dan Vakasi.

Bagi Satker yang telah menggunakan akun lama dalam pencatatan transaksi dari bulan Januari sampai dengan Juni 2014, diminta agar melakukan koreksi sesuai dengan PER-89/PB/2011 tentang mekanisme pengiriman dan koreksi data pada KPPN. Apabila sampai dengan batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014 koreksi belum dapat diselesaikan, agar diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Continue reading

Persetujuan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi 9 Kementerian/Lembaga Tahun 2014

Kementerian Keuangan sebagai pemegang kewenangan di bidang anggaran secara prinsip telah menyetujui pemberian tunjangan kinerja dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di 9 (sembilan) Kementerian dan Lembaga, yakni:

  1. Kementerian Agama
  2. Kementerian BUMN
  3. Kementerian Koperasi dan UKM
  4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
  5. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  6. Badan Informasi Geospasial
  7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  8. Setjen Komisi Yudisial
  9. Setjen Komnas Ham

Sesuai mekanisme persetujuan pelaksanaan RB dan tunjangan kineja bagi Kementerian/Lembaga, Tim Reformasi Birokrasi Nasional menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). KPRBN sendiri telah memberikan penilaian yang menyetujui proses pelaksanaan maupun penyesuaian tunjangan kinerja bagi 9 K/L di atas.
Continue reading

Download Modul dan Slide Proses Bisnis SAIBA

Dalam rangka familiarisasi, penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual dapat diuji coba pada tahun 2014. Dengan demikian penyusunan laporan keuangan 2014 dapat disusun 2 versi, yaitu versi basis CTA (cash toward acrrual) dan versi basis akrual. Versi basis CTA merupakan laporan keuangan wajib yang akan diaudit oleh BPK, sedangkan versi akrual merupakan laporan keuangan yang masih bersifat opsional.

Pada modul overview proses bisnis SAIBA diuraikan Siklus Akuntansi Pemerintahan, Konsep Modifikasi, Penyesuaian, Reklasifikasi, dan Kompleksitas Pengakuan Pendapatan dan Beban pada Laporan Operasional, serta Penyusunan Laporan Keuangan.
Continue reading

Download Installer dan Petunjuk Aplikasi SAIBA

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015, Kementerian Keuangan semakin sering mengadakan sosialisasi kepada stakehoder. Masih banyak diantara kita yang belum paham perbedaan akuntansi berbasis kas yang digunakan saat ini dengan akuntansi berbasis akrual. Untuk mempelajari akuntansi berbasis akrual ini dibutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak cukup hanya dengan 1-2 jam kegiatan sosialisasi.

Aplikasi SAIBA

Continue reading

Download Update Perbaikan Aplikasi SILABI

Berikut History Update Aplikasi SILABI

  • Update Perbaikan SiLaBI
  • Dapat dilakukan PU Bank dari saldo awal (tanpa harus merekam SPM UP)
  • Perbaikan Pencetakan Karwas Realisasi Anggaran untuk pembukuan SPM Pihak Ke-3
  • Perbaikan pencetakan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekonsiliasi
  • Perbaikan pencetakan LPJ
  • Perbaikan pembuatan & pencetakan BAR & LPJ pada Bendahara Penerima
  • Perbaikan transaksi SPM LS pihak ke 3
  • Perubahan cara menghitung nilai transkasi 21(terima LPJ BPP)
  • Perbaikan cetakan BKU
  • Perbaikan pembuatan Berita Acara¬† untuk BPP
  • Perbaikan pembuatan Berita Acara pemeriksaan Kas yang menyebabkan LPJ di Saldo BKU minus
  • Solusi untuk LPJ yang BKU minus adalah Rekam Ulang Berita Acaranya

Continue reading